Rusia Marah Terhdapa Kebijakan Baru AS Soal Senjata

Info Terupdate- Konflik Suriah masih jadi arena adu kuat antara Amerika Serikat dan Rusia. Kini keduanya tegang setelah Presiden AS Barack Obama menandatangani undang-undang kebijakan pertahanan yang mengesahkan anggaran militer sebesar USD 611 miliar untuk tahun 2017. Dalam UU itu disebutkan AS akan menjaga momentum serangan terhadap kaum militan di Suriah.

Rusia mengkritik keputusan Amerika Serikat melonggarkan larangan untuk mempersenjatai pemberontak Suriah telah membuka jalan bagi pengiriman rudal panggul anti pesawat. Moskow meradang karena hal ini akan mengancam pasukan Rusia di Suriah. Dengan mudah rudal panggul ini bisa merontokkan pesawat-pesawat Rusia.

Moskow tahun lalu meluncurkan operasi militer serangan udara di Suriah untuk membantu Presiden Bashar Al Assad dan pasukannya mengambil alih wilayah yang jatuh ke tangan pemberontak.

"Perubahan kebijakan melonggarkan larangan suplai senjata telah ditetapkan dalam RUU anggaran pertahanan Amerika yang baru. Moskow menganggap langkah tersebut sebagai tindakan permusuhan," kata Juru Bicara Kementerian Luar Negeri, Maria Zakharova, Selasa (28/12).

Moskow menyebut RUU itu menghapus pembatasan persediaan senjata semacam itu bagi pemberontak Suriah.

"Washington telah bertaruh dalam menyuplai bantuan militer kepada pasukan anti pemerintah yang tidak jauh berbeda dengan mesin pembunuh. Sekarang, kemungkinan menyuplai mereka dengan senjata, termasuk senjata anti pesawat portable, telah tertulis dalam RUU baru ini," kata Zakharova dalam sebuah pernyataan.

"Dalam pemerintahan Barrack Obama mereka harus mengerti bahwa senjata apa pun yang diberikan akan dengan cepat berakhir di tangan para militan," imbuhnya.

Rusia curiga mungkin hal itu memang apa yang diharapkan terjadi oleh Gedung Putih.

"Keputusan Amerika adalah ancaman langsung bagi angkatan udara Rusia, bagi anggota militer Rusia lainnya, serta bagi kedutaan besar Rusia di Damaskus. Oleh karena itu, kami melihat langkah ini sebagai tindakan permusuhan," tegas Rusia.

Tweet